Selasa, 14 April 2009

BENCANA BANJIR DI JAKARTA

Web Hosting




"Timoer"
Info Media Ilmiah



PERSPEKTIF DAMPAK PENCEMARAN TERHADAP LINGKUNGAN
HIDUP YANG MENIMBULKAN BENCANA BANJIR
DI WILAYAH DI IBU KOTA JAKRTA


Latar Belakang, sering terjadi peristiwa banjir yang melanda Ibu Kota dan seputarnya adalah yang disebabkan terjadinya penumpukan sampah yang berupa benda plastik, gelas di permukaan Kali Ciliwung dan jalur Banjir Kanal Barat dan Kanal Timur, yang mengakibatkan pencemaran yang menyebabkan perubahan warna aliran air menjadi lebih keruh dari biasanya. Penumpukan sampah-sampah yang tidak mengalir tersebut dapat dilihat di bagian kali yang diapit oleh Jalan Latuharhari dan Jalan Sultan Ageng, Jakarta Selatan, serta di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal, sejumlah titik aliran kali tersebut sempat menjadi program Pemprov DKI untuk membuat jalur wisata air yang bernama "Waterway". Berdasarkan data dari penanggung Jawab Pintu Air Manggarai, yang mengatakan, bahwa sampah yang berdatangan dari sejumlah kali/sungai di Jakarta dan tidak hanya berasal dari sampah hasil buangan warga ibukota tetapi juga sampah yang berasal dari daerah hulu seperti kawasan Puncak dan sekitar Bogor, Jawa Barat.
Akan tetapi pada musim kemarau, sampah cenderung menumpuk di pintu-pintu Air (Manggarai), karena biasanya pintu air dalam keadaan tertutup banyak sampah yang tersangkut, sedangkan pada musim penghujan, sampah-sampah cenderung menjadi lebih bertumpuk. Berdasarkan salah satu permasalahan dari penyebab banjir dan untuk upaya pencegahan terhadap penanggulangan banjir, Departemen PU melakukan percepatan pembebasan lahan Banjir Kanal Timur (BKT), percepatan pembangunan infrasturuktur BKT, peningkatan Banjir Kanal Barat (BKB), walkthrough dan pembersihan alur sungai, pengerukan pada ruas-ruas sistem drainase, pembersihan sampah, pengecekan operasional sistem peringatan dini banjir (flood warning system), serta peningkatan aktivitas posko banjir dan pendirian crisis centre. "Antisipasi diprogramkan berjalan sejak 2008", khusus untuk masalah BKT dan BKB sampai dengan awal Januari 2009, telah digali 15.700 m saluran floodway dari 23.551 meter yang telah direncanakan disertai pembangunan 6 jembatan pendukung juga sudah diselesaikan dari 25 jembatan yang direncanakan.

Tujuan dan Maksud, menganalisa terhadap kasus banjir kanal yang sering melanda Ibu Kota Jakarta dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam sebab musabab terjadinya banjir, dengan maksud untuk seberapa jauh upaya pemerintah Ibu Kota Jakarta, didalam hal penanggulangan banjir kanal dan seberapa jauh upaya pencegahan banjir kanal tersebut, mengingat sampai pada tahun 2009 banjir kanal dan banjir kiriman terus melanda Ibu Kota Jakarta serta untuk mengkaji lebih mendalam, sampai seberapa parahkan dampak pencemaran terhadap Lingkungan Hidup yang berada disekitar Kanal atau bantara sungai yang mengitari IbuKota Jakarta tersebut.

Kerangka Teori dan Konsep, berdasarkan Difinisi H.L.A.HART yang Menyatakan: Bahwa ”suatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan yang berpusat kepada kewajiban tertentu didalam gejala-gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat ”.

Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang dalam “ayat (a) yaitu bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara dan ayat (b) adalah bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang­Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Landasan Hukum, kerangka dasar yaitu UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, TAP MPR IX/MPR/2001 Uraian 116D dan 116 E, dan Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, PP No. 51 Tahun 1993 KEPMEN LH No. 10 Th 1994 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (KEPMEN LH No. 11 Th 1994, KEPMEN LH No. 12 Th 1994, KEPMEN LH No. 13 Th 1994, KEPMEN LH No. 14 Th 1994, KEPMEN LH No. 15 Th 1994 ) ; KEPMEN LH No. 42 Th 1994, KEPKA BAPEDAL No. 056 Tahun 1994, KEPMEN LH No. 54 Th 1995, KEPMEN LH No. 55 Th 1995, KEPMEN LH No. 57 Th 1995, KEPMEN LH No. 39 Th 1996 dan KEPKA BAPEDAL No. 299/BAPEDAL/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. LIMBAH B3 (bahan berbahaya dan beracun) : PP No. 19 Th 1995, PP 12 Th 1994 tentang perubahan PP No. 19 Th 1994 ; PENCEMARAN AIR : PP RI. No. 20 Th 1990, KEPMEN LH. No. 52/MENLH/101/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair, KEPMEN LH. No. 58/MENLH/12/1995, KEPMEN LH. No. 42/MENLH/101/1996 KEPMEN LH. No. 43/MENLH/101/1996, dan Bab IX, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Didalam penulisan makalah ini, penulis hanya menggunakan data primair yang terdiri dari bahan-bahan Pengetahuan lapangan yaitu data-data banjir kanal timur dan kanal barat, serta bahan Pengetahuan Hukum primair yaitu produk-produk hukum undang-undang yang terkait yang mengatur mengenai banjir kanal serta dampak pencemaran lingkungan hidup, yang terdiri dari Kebijakan Dasar dan Kebijakan Pemberlakuan dari kebijakan pemerintah didalam menjalankan kekuasaannya, dan berupa bahan-bahan dari arikel di www. yahoo.com/www.google.com dan media cetak lainya yang berkaitan dengan judul makalah tersebut diatas.

Terdapat beberapa permasalahan yang sering diabaikan, didalam penerapan hukum terhadap banjir kanal yang disertai pencemaran lingkungan hidup, dimana dalam prakteknya belum memenuhi ketentuan dari UU No. 23 Tahun 1997 yaitu :
1. Sampai sejauhmanakan penanggulangan banjir kanal yang melanda Ibu Kota Jakarta yang datang pada setiap musim penghujan ?
2. Apakah dengan dibangunnya Kanal Barat dan Kanal Timur dapat menanggulangi atau mencegah Ibu Kota Jakarta dapat terhidar dari bencana banjir ?
3. Jika memang demikian sampai seberapa jauhkah tanggung jawab dari pemerintah untuk mencari solusi dalam masalah korban lumpur lapindo, jika melihat keterkaitan dari Instansi Pemerintah yang telah memberi ijin terhadap perusahaan yang melakukan pemboran gas tersebut ?

Peristiwa terhadap bencana banjir yang melanda Kota Jakarta, adalah sebagai akibat dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup yang sering terjadi di Ibu Kota Jakarta yang berupa penupukan sampah-sampah dipintu-pintu air, kurangnya lahan resapan air yang tediri dari perpohonan dan banyak perumahan yang berada dekat bantaran sungai atau kanal-kanal yang ada di wilayah DKI Jakarta. Atas dasar tersebutlah, maka perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasari oleh UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan Cq UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain, dengan disertai pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan an pengendalian lingkungan hidup. Atas dasar pengertian tersebut, maka perlu dilakukannya pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan terencana, untuk memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karenanya maka harus tersedianya sumber daya global yang merupakan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.

Banjir Kanal Jakarta adalah kanal yang dibuat agar aliran sungai Ciliwung yang melintas di luar Batavia, tidak di tengah kota Batavia, yang mana merupakan gagasan Prof H van Breen dari Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW adalah merupakan cikal bakal Departemen PU, yang dirilis pada tahun 1920. Studi ini dilakukan setelah banjir besar melanda Jakarta dua tahun sebelumnya dan inti konsep tersebut adalah pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta dan termasuk penimbunan air pada daerah-daerah yang rendah. Diantara tahun 1919 dan 1920, gagasan pembuatan Banjir Kanal dari Manggarai di kawasan selatan Batavia sampai ke Muara Angke di pantai utara sudah dilaksanakan. Diamana sebagai pengatur aliran air, dibangun pula Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet.

Dengan bantuan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah "Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta" pada Desember 1973. Dengan berdasarkan rencana induk ini, seperti yang ditulis Soehoed dalam Membenahi Tata Air Jabotabek, pengendalian banjir di Jakarta yang akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota. Dimana terusan tersebut akan menampung semua arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian-bagian hilir kota. Kelak, terusan itu akan dikenal dengan nama Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. Ini adalah salah satu upaya pengendalian banjir Jakarta di samping pembuatan waduk dan penempatan pompa pada daerah-daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Di dalam rencana induk tersebut dirancang suatu sistem pengendalian dengan membuat kanal yang memotong aliran sungai atau saluran di wilayah Jakarta Barat. Kanal ini adalah perluasan terusan banjir peninggalan Van Breen (Banjir Kanal Barat/BKB). Akan tetapi pada kenyataannya, karena sebagian besar alur kanal ini melintasi daerah permukiman padat dan untuk pembebasan tanahnya dibutuhkan persiapan dan serta pelaksanaan yang sangat panjang dan akibatnya terhadap pembuatan dan perluasan Banjir Kanal Barat tersebut tertunda.

Setelah terjadi banjir di wilayah Jakarta Barat pada Januari tahun 1979, pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta mencari jalan pemecahan untuk mengurangi potensi terjadinya genangan pada masa yang akan datang. Dengn suatu Rencana perluasan Banjir Kanal Barat diganti dengan pembuatan jaringan pengendali banjir lainnya, yakni jaringan kanal dan drainase yang dinamakan Sistem Drainase Cengkareng. Pembangunan saluran banjir Banjir Kanal Barat yang sering disebut Kali Malang (Barat), dimulai pada tahun 1922, dengan bagian hulu berawal dari daerah Manggarai ke arah barat melewati Pasar Rumput, Dukuh Atas, lalu membelok ke arah barat laut di daerah Karet Kubur. Selanjutnya ke arah Tanah Abang, Tomang, Grogol, Pademangan, dan berakhir di sebuah reservoar di muara yaitu di daerah Pluit.
Sedangkan untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur, maka dibangun Banjir Kanal Timur (BKT). Sama seperti BKB, BKT mengacu pada rencana induk yang kemudian dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency”. Selain berfungsi untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, Banjir Kanal Timur, juga dimaksudkan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air.

Banjir Kanala Timur yang direncanakan untuk menampung aliran Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan air (catchment area) adalah mencakup luas lebih kurang 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektar. Rencana pembangunan BKT tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 Provinsi DKI Jakarta. Dan BKT akan melintasi 13 kelurahan (2 kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur) dengan panjang 23,5 kilometer. Total biaya pembangunannya Rp 4,9 triliun, terdiri dari biaya pembebasan tanah Rp 2,4 triliun (diambil dari APBD DKI Jakarta) dan biaya konstruksi Rp 2,5 triliun dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum.
Karena untuk pembuatan BKT, perlu pembebasan lahan seluas 405,28 hektar yang terdiri dari 147,9 hektar di Jakarta Utara dan 257,3 hektar di Jakarta Timur. Sampai dengan September 2006, lahan yang telah dibebaskan 111,19 hektar dengan biaya sekitar Rp 700 miliar, dan untuk tahun 2007, direncanakanakan dilaksanakan pembebasan 267,36 hektar dengan biaya Rp 1,2 triliun.

Yang menjadi ruang lingkup dampak pencemran Lingkungan Hidup yang menimbulkan bencana banjir di wilayah Jakarta aadalah disebabakan oleh sarana pengendalian banjir di wilayah Timur dan Barat Jakarta masih sangat minim sekali, yang terutama sekali pada wilayah Timur dan Utara dimana yang merupakan landscap pengembangan kota Jakarta diwilayah tersebut adalah sebagai kawasan bisnis, industri pergudangan, dan wisata (resort, dermaga marina, & fasiltas olahraga). Dan sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa fungsi utama untuk penanggulangan banjir di kota jakarta adalah harus berfungsi Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur dengan dibantu danau kecil sebagai penampungan dan wilayah serapan dari curahan air hujan maupun air buangan dari wilayah puncak dan bogor, jawa barat.

Berdasarkan asas, tujuan dan sasaran, dimana pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana bagi setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlunya melakukan pengawasan dilaksanakan pengawasan terhadap setiap usaha atau kegiatan dengan menunjuk pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah, yang dibentuk khusus oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah (Gubernur) berwenang melakukan pemaksaan perintah terhadap penanggung jawab terhadap kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, untuk melakukan penyelamatan dan wewenang tersebut dapat diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya, dimana terhadap pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha atau kegiatannya.

Berdasarkan pendekatan instrumen terhadap bencana kanal yang terjadi di Jakarta, disebebakan beberapa faktor penyebab yaitu banyaknya sampah-sampah yang menumpuk baik dipermukaan sungai/kanal maupun di pintu-pintu air, terjadinya pedangkalan kanal/sungai yang semakin lama semakin sedikit daya tampungnya dan semakin menyempitnya lebar sungai atau kanal karena semakin menjamurnya perumahan masyarakat yang berada didekat bibir sungai atau kanal yang berada di DKI jakarta. Berdasarkan faktor-faktor pendekatan intrumerntal tersebut, yang menyebabkan timbulnya air sungai atau kanal menjadi keruh dan menyebabkan banjir pada musim penghujan karena aliran sungai atau kanal tidak dapat betjalan lancar, terhambat oleh kedala-kedala tersebut diatas.

Selain permasalahan tersebut, masih terdapat permasalahan lain yaitu lalat pembawa virus yang memenuhi pemukiman padat bantaran kali bajir kanal barat mapun bantaran kali banjit kanal timur yang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kulit manusia, diare dan melihat fakta serta fenomena-fenomena yang terjadi dimana Sungai yang tercemar masih dimanfaatkan warga untuk menunjang keperluan sehari-hari termasuk mencuci pakaian, seperti di Banjir Kanal Barat, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sungai di Jakarta tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan air bersih, karena sebagian besar sungai telah tercemar limbah yang berasal dari rumah tangga maupun industri.

Dalam pendekatan hukum alam tidak terlepas dari Hukum Kehutanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan, dimana menurut UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN.8/1967, TLN. 2832), Hutan adalah suatu lapangan bertumbuh pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hutan, industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumpu-rumputan dan hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok.
Berdasarkan Hukum Adat sebagai dasar pembangunan hukum, didalam mengadakan unifikasi hukum adalah tidak memilih Hukum Adat sebagai dasar utama pembangunan Hukum Tanah yang baru, yang secara sadar diadakan kesatuan hukum yang memuat lembaga-lembaga dan unsur-unsur, baik yang terdapat dalam Hukum Adat maupun Hukum Baru/Perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya orang melihat dan mengartikan Hukum Adat hanya sebagai hukum positif yaitu sebagai hukum yang merupakan suatu rangkaian norma-norma hukum, yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut berbeda sekali dengan norma-norma hukum tertulis, yang dituangkan dengan sengaja secara tegas oleh Penguasa Legislatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, norma-norma Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis adalah rumusan-rumusan para ahli (hukum) dan hakim. Rumusan-rumusan tersebut bersumber pada rangkaian kenyataan mengenai sikap dan tingkah laku para anggota masyarakat hukum adat dalam menerapkan konsepsi dan asas-asas hukum, yang merupakan perwujudan kesadaran hukum warga masyarakat hukum adat tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret/dampak akibat pencemaran lingkungan yang dihadapi dikawasan lingkungan hidup.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana berdasarkan pendekatan hukum alam mengenai faktor bencana banjir di DKI Jakarta sudah merupakan warisan alam dan dimulai sejak kota jakarta dikenal dengan nama Batavia. Banjir Kanal di Jakarta dibuat agar aliran sungai Ciliwung yang melintas di luar Batavia, yang merupakan gagasan Prof H van Breen dari Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW adalah merupakan cikal bakal Departemen PU, banjir besar melanda Jakarta pada tempo dahulu adalah untuk pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta dan termasuk penimbunan air pada daerah-daerah yang rendah, yang dialirkan dari Manggarai di kawasan selatan Batavia sampai ke Muara Angke di pantai utara sudah dilaksanakan. Diamana sebagai pengatur aliran air, dibangun pula Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet.

Dengan bantuan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah "Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta" pada Desember 1973, dengan didasari rencana induk ini yaitu pengendalian banjir di Jakarta yang akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota dan terusan tersebut akan menampung semua arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian-bagian hilir kota. Kanal ini adalah perluasan terusan banjir peninggalan Van Breen (Banjir Kanal Barat/BKB), akan tetapi pada kenyataannya, alur kanal tersebut melintasi daerah permukiman padat yang berada ditengah-tengah kota jakarta pada masa sekarang ini.

Problematika untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur, maka dibangun Banjir Kanal Timur (BKT), yang mengacu pada rencana induk yang dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency”, yang berfungsi untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, Banjir Kanal Timur, dengan tujuan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air.

Aspek kajian hukum lingkungan hidup terhadap bencana banjir dijakarta, dapat dilihat dari berbagai faktor yaitu pelanggaran pencemaran terhadap aliran sungai dikawasan bantaran banjir kanal barat dan banjir kanal timur Hak, yang berasal dari limbah-limbah indrustri, limah-limbah kimia yang berasal dari rumah sakit dan limbah-limbah perumaha yang berupa sampah serta busa sabun yang berasal dari penduduk yang hidup disekitar bantaran sungai. Pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap penceman lingkungan hidup yang berdampak menyebabkan banjir di kota Jakarta , disebabkan karena kurangnya penegakan hukum yang diatur oleh Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan permasalahan pelanggaran terhadap dampak pencemaran dan terhadap penuntutan terhadap para pelaku pencemaran tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Lingkungan Hidup, akan tetapi selama ini dalam hal penuntutan dilakukan oleh Jaksa atau Jaksa Agung yang mewakili negara untuk melakukan penuntutan tersebut. Dampak pencemaran Lingkungan Hidup yang mengakibatkan banjir kanal di kota Jakarta, yang selama ini dianggap kurang efektif terhadap pemberlakukan Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut didasari terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industri besar dan kecil maupun oleh perorangan/masyarakat yang hidup disekitar bantaran sungai di kota Jakarta.

Atas dasar pandangan serta kajian hukum lingkungan hidup terhadap bencana banjir di Jakarta, dimana ketentuan tentang AMDAL dan ketentuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 seolah-olah telah diabaikan dan tidak berfungsinya hukum lingkungan hidup, karena dapat dilihat dari perangkat-perangkat hukum, seperti kepolisian lingkungan hidup dan kejaksaan lingkungan hidup yang selama ini masih dijalankan oleh kepolisian umum dan kejaksaan umum, yang hanya dapat bertindak jika terdapatnya laporan pelanggaran terhadap Lingkungan Hidup. Oleh karenanya sudah seharusnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup melengkapi saran dan prasaran untuk melaksanakan fungsi hukumnya terhadap pelaku-pelaku pelanggaran lingkungan hidup yang berdampak menimbulkan banjir di kota Jakarta.

Akibat bencana banjir di Jakarta yang didasari kepada metode pendekatan dan fungsi hukum, terhadap pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana banjir di Kota Jakarta disebabkan karena dari segi metode pendekatan dan fungsi hukum, yang didasari oleh ketentuan AMDAL dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kurang berjalan dengan sebagai mana mestinya.

Peristiwa Terjadinya Bencana Banjir di Jakarta, bencana banjir yang hampir tiap kali melanda kota jakarta, sudah merupakan stadiri tahunan yang harus dihadapi masyakarat/penduduk kota jakarta, dan sebagai mana telah diuraikan diatas terhadap penanggulangan banjit kanal tersebut, sudah dilakukan sejak jaman pemerintahan yaitu dengan melakukan pembangunan Kanal Barat dan Kanal Timur yang aliran air mengitari kota jakarta. Berdasrakan peristiwa bencana banjir yang berkelanjutan Departemen Pekerjaan Umum (PU), berencana melaksanakan pengerjaan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) akhir 2007, akan tetapi yang menjadi permasalahan yang dihadapi adalah dimana pelaksanaan proyek tersebut banyak menemui kendala seperti pembebasan lahan yang masih memerlukan penangan yang lebih aktif lagi disamping dana penundang yang harus sudah disiapkan.
Solusi penangan terhadap banjir tidak lagi kontekstual dengan situasi Jakarta., dimana pada kalangan akademisi sudah mengisyaratkan proyek BKT hanya akan menjadi solusi sekitar 10%., yang mustinya pemerintah lebih mengutamakan solusi komprehensif untuk mengatasi banjir, yang harus menjadi fokus utama pemicu banjir di Jakarta adalah makin memburuknya kondisi 13 daerah aliran sungai, situ dan danau, serta area resapan yang jauh berkurang. Sesuai data, dari 48 situ dan danau di Jakarta saat ini hanya lima yang masih berfungsi. “Dari rencana 278 hektar Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai tata ruang wilayah yang disusun pada 1965–1985, kini hanya menyisakan 9%. Alih fungsi lahan akibat proses pembangunan telah mengorbankan setidaknya 58 titik yang mestinya menjadi RTH.
Berdasarkan penelitian pakar Lingkungan Hidup dari Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, pernah mengusulkan desain ulang rancangan BKT dan BKB agar lebih sesuai dengan kondisi faktual Jakarta, dengan melakukan sodetan/pemecahan BKT yang ditempatkan di sepanjang kawasan Cipinang diubah lebih ke selatan, yakni di Ragunan atau Pasar Minggu dan yang menjadi permasalahannnya bahwa letak Cipinang yang rendah akan membuat aliran sungai dari hulu tetap membanjiri permukiman di sekitarnya seperti Halim, Cipinang Makassar, dan Cipinang Muara, sebelum masuk dan ditampung di BKT dan usulan tersebut sama untuk kawasan sodetan/pemecahan Banjir Kanal Barat. Dan berdasarkan peneliti yang lain, dimana masalah air di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengusulkan agar pemerintah mengaktifkan waduk di bagian tengah dari sungai yang melintasi Jakarta, dan waduk tersebut terdapat bagian tengah Sungai Cisadane dan Ciliwung, juga bisa berfungsi sebagai pemasok air bersih di musim kemarau.
Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup di sekitar Kanal di Jakarta, telah diuraikan diatas, bahwa terhadap pencemaran lingkungan disekitar kanal-kanal di jakarta, baik pada Kanal Timur dan Kanal Barat sering terlihat banyaknya perumahan penduduk yang berada dideakat bibir kanal/sungai, banyaknya penumpukan sampah organik dan non organik yang menyebabkan berbau busuk dan menyebabkan terjadi perubahan pada air sungai dan terjadinya pencemaran dari limbah industri yang berupa cairan yang dianggap sangat beracun. Kendalan-kendala pencemaran ini yang mengakibatkan aliran air sungai/kanal, baik pada Kanal Timur maupun Kanal Barat yang mengakibatkan timbulnya banjir pada musim penghujan di wilayah kota Jakarta harena arus aliran sungai atau kanal tidak dapat berjalan dengan lancar, terlebih apabila dari wilayah puncak dan bogor, jawa barat sudah tidak dapat menampung curahan air hujan.
Selain masalah-masalah tersebut, juga dapat ditimbulkan pada permasalahan tata ruang resapan air yang sudah hampir hilang karena terjadinya pembangunan gedung/perhotelan dan bangunan industri yang berskala besar, serta sudah hampir berkurangnya daerah penghijauan yang berupa pepohonan yang dapat menghambat turunnya curah hujang dan berfungsi sebagai resapan air. Dampak-dampak pencemaran lingkungan hidup ini, agar dicari jalan keluarnnya dengan supaya banjir tahunan yang melanda kota jakarta dapat dihindari dengan suatu rencana yang matang, yang didasari pada ketentuan tata lingkungan hidup dan ketentuan AMDAL yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fungsi Hukum Sebagai Sosial Kontrol Terhadap Dampak Pencemaran Terhadap Kanal-kanal yang ada di Jakarta dan sekitarnya, bencana banjir kanal yang sering melanda kota Jakarta adalah sebenarnya bukan merupakan berita yang baru dan para warga kota jakarta sudah menanggapinya dengan rasa keputusasaan, yang mana hal tersebut disebabkan sangat kurang sosial kontrol yaitu didalam hal penjatuhan sangsi pidana terhadap pelaku-pelaku yang menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup di kota Jakarta, sebagimana yang ditentukan oleh UU No. 23 Tahun 1997, dan ketentuan-ketentuan pengaturan tentang AMDAL yang dianggap tidak berfungsi didalam penerapan pencegahan pencemaran lingkungan hidup disekitar bantaran sungai atau kanal-kanal yang berada di wilayah kota Jakarta.
Penyebab-penyebab timbulnya bencana banjir diwilayah kota Jakarta, disebabkan terjadinya beberapa faktor yang telah mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.7 /2004 tentang Sumber Daya Air c.q PP No.42/2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebenarnya undang-undang tersebut sudah merupakan dasar-dasar untuk mencegah agar kota jakarta terhindari dari bajir yang hampir setiap tahun hadir menggenangi kota Jakarta.
Belum terealisasinya penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan banjir di kota Jakarta, karena kurang tegasnya dari aparat Pemerintah Daerah Jakarta, didalam pemberian sangsi terhadap pelaku-pelaku pencemaran lingkungan hidup disekitar bantaran sungai atau kanal-kanal yang ada di Kota Jakarta.

Sangsi Hukuman yang diatur oleh Pemerintah Daerah, Aspek pelanggaran terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 85/1999 mengenai pengelolaan limbah B3, yang mana limbah industri adalah termasuk limbah B3 yang sangat berbahaya dan beracun serta mengganggu kehidupan masyarakat disekitar bantaran sungai atau kanal. Sedangkan ancaman Hukuman yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, hanya mengatur mengenai sangsi yang berupa sanksi Administrasi seperti yang terdapat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dan sanksi Pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Terhadap sangsi administrasi adalah merupakan sebagai hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yang berupa pencabutan perizinan usaha/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan berakibat usaha/kegiatan tersebut berhenti secara total, dengan berkewajiban memulihkan kembali lingkungan hidup yang telah tercemar tersebut.

Sedangkan terhadap sanksi pidana adalah merupakan sebagai hukuman yang dilakukan dengan sengaja, kealpaannya, kelalaian atau informasi palsu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan yang menimbulkan pencemaran dapat di ancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau sampai seberat-beratnya 15 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,- atau sampai sebesar Rp. 500.000.000,- sesuai dengan tingkat pelanggaran/kelalaian yang dilakukan oleh para pelaku usaha/industri.

Terjadinya mencemaran adalah disebabkan karena tidak terealisasikannya landasan hukum serta social kontrol pengawasan terhadap dampak prencemaran lingkungan hidup disekitar bantaran sungai atau kanal di kota Jakarta. Pengaturan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan sebagai payung hukum untuk melandasi segala kegiatan yang membawa dampak lingkungan hidup, yang sudah pasti akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia, yang pada khususnya terhadap penanggulangan banjir di wilayah kota Jakarta.

Upaya-upaya merealisasi serta mencegah terhadap pencemaran dan penanggulangan Banjir Kanal di Jakarta dan sekitarnya, sebagai upaya merealisasi terhadap penanggulangan banjir kanal di kota jakarta yaitu dengan melakukan perluasan terusan banjirkanal barat yang pada kenyataannya melintasai daerah permukiman padat yang berada ditengah-tengah kota jakarta dan untuk mengatasi masalah banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur, maka dibangun Banjir Kanal Timur (BKT), dengan mengacu pada rencana induk yang dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency”, yang berfungsi untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, Banjir Kanal Timur dengan tujuan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air. Kedua fungsi kanal tersebut sangat berperan seakali terhadap penanggulangan banjir di kota Jakarta.

Kuhususnya untuk pembangunan banjir kanal timur, Pemerintah DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 2, 7 triliun dan tambahan biaya tersebut dimasukkan dalam anggra pendapatan dan belanja (APBN) perubahan tahun 2007. Menurut pendapat Departement Perkerjaan Umum yang menargetkan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) DKI Jakarta harus selesai pada akhir tahun 2008 yang sebenarnya direncanakan sampai pada Tahun 2009, didalam realisasinya Pemerintah dihadapkan kepada permasalahan kurangnya anggaran dan masalah pembebasan lahan yang dihuni penduduk sekitar banjir kanal timur tersebut. Percepatan penyelesaian BKT menjadi salah satu fokus pekerjaaan Departemen PU untuk mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta, sedangkan menurut Djoko yang menilai, infrastruktur BKT tidak serta merta dapat membebaskan Jakarta dari banjir akan tetapi setidaknya dapat mengurangi bencana banjir Jakarta dibagian timur, seperti wilayah dari Cawang ke Priok.

Dengan asumsi BKT juga berkapasitas 300 meter kubik per detik, maka air limpasan berdebit sekitar 1.000 meter kubik per detik akan meluap. Jakarta juga sulit terbebas dari banjir karena sekitar 40 persen daratan Jakarta berada di bawah permukaan laut (MSL), termasuk 16 penampungan air alami berupa empang, situ (telaga), danau, dan waduk. Di bagian hilir, yaitu Teluk Jakarta, keadaan juga memburuk dengan gejala naiknya permukaan laut akibat pemanasan global, yaitu 45 cm dalam 30 tahun mendatang. Jika dibangun BKT dengan kapasitas 300 meter kubik per-detik, masih belum cukup mengalirkan atau menampung semua limpasan air. Jika terjadi limpasan maksimum, Banjir Kanal Barat (BKB) dan sungai-sungai yang melintas Jakarta tidak sanggup menampung air limpasan karena tinggi air bisa 1,3 meter di atas normal.

Demikianlah analisa permasalahan penulis yang menelusuri berdasarkan permasalahan faktor internal maupun faktor eksternal yang didasari berdasar analisa kepada kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakukan dari pemerintah terhadap dapak pencemaran lingkungan hidup yang menyebabkan bencana banjir di kota jakarta.

Menganalisa Faktor Internal, dengan menganalisa perumusan masalah yang secara factor internal, adalah merupakan suatu upaya terhadap penanggulangan banjir kanal yang melanda Ibu Kota yang berdasarkan faktor internal dan merupakan sebagai suatu permasalahan yang sangat mendasar dimulai sejak jaman Pemrintahan Belanda, dimana permasalah banjir yang melanda kota Jakarta dengan melakukan upaya membangunan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur yang harus segera dilaksanakan agar kota Jakarta dapat terhindar dari bencana bajir. Upaya dari Pemerintah DKI didalam merealisasaikan BKB dan BKT tersebut mengalami kendala pada masalah pembiyaan dan masalah pembebasan lahan disekitar BKB dan BKT yang sangat sulit untuk diatasi dan memerlukan waktu yang sangat lama.

Sebenarnya pembangunan BKB dan BKT tidak sepenuhnya dapat menanggulangi bencana banjir di kota Jakarta, yaitu hanya memperkecil luas wilayah yang akan digenangi air dan hal tersebut dapat dibantu dengan melakukan pembuatan danau-danau ditengah-tengah sungai ciliwung dan sungai muara angke, dengan dibantu danau-danau kecil lainnya sebagai daerah resapan air yang dianggap daerah yang lebih rendah dari bantaran sungai.

Terhadap tanggung jawab Pemeritah DKI sudah sangat maksimal, mengingat didalam merealisasi pembangunan BKB dan BKT sangat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, selain masalah pembiayaan, pembebasan lahan terapat pula masalah-masalah yang akan selalu ada dan timbul yaitu masalah limbah berbahaya dan sampah-sampah organik maupun non organi. Dan sampah-sampah ini bukan hanya disebabkan oleh penduduk kota Jakarta, akan tetapi juga merupkan sampah kiriman dari wilayah puncak dan bogor, jawa barat. Oleh karenanya perlunya suatu pengaturan yang tegas, terhadap dampak-dampak pencemaran lingkungan hidup disekitar bantaran sungai dengan memberlakukan dan pemberian sangsi yang seberat-beratnya bagi yang telah melakukan pelangaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 1997, dengan tujuan agar terciptanya Lingkunga Hidup yang nyaman disekitar bantran sungai.

Menganalisa Faktor Eksternal, analisa perumusan masalah yang secara factor eksternal, adalah merupakan sebagai realisasai dari faktor internal yang telah melaksanakan keentuan-ketentuan UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terbebas dari dampak pencemaran, yang salah satunya adalah bebas dari penumpukan sampah dan terjaga kebersihan kadar air sungai dari berbagai macam limbah. Akan dapat dimungkinkannya, berdasarkan faktor eksternal akan menjadi tempat wisata, seperti stransportasi air (water way) yang mengitari kota jakarta, asalkan tingkat ketinggian air dapat diatur sesuai kebutuhannya seperti di Negeri Belanda, dimana kanal-kanal di Negara belanda dapat berfungsi sebagai transportasi wisata lokal maupun wisataan asing.

Analisa berdasarkan faktor internal maupun eksternal harus didukung dengan kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakukan dari UU No. 23 Tahn1997 dan kebijakan AMDAL yang dapat dfungsikan semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang berdampak merusak lingkungan hidup disekitar bantaran sungai.

Kesimpulan,

Bencana banjir yang melanda Kota Jakarta adalah sebagai akibat dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup yang sering terjadi di Ibu Kota Jakarta yang berupa penumpukan sampah-sampah dipintu-pintu air, serta kurangnya lahan resapan air yang tediri dari perpohonan dan banyak perumahan yang berada dekat bantaran sungai atau kanal-kanal yang ada di wilayah DKI Jakarta. Perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, yang didasari oleh UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan Cq UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Banjir Kanal Jakarta adalah kanal yang dibuat agar aliran sungai Ciliwung yang melintas di luar Batavia, tidak di tengah kota Batavia, Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW adalah merupakan cikal bakal Departemen PU, yang dirilis pada tahun 1920 dan mengenai studi yang dilakukan setelah banjir besar melanda Jakarta dua tahun sebelumnya dan inti konsep tersebut adalah pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta dan termasuk penimbunan air pada daerah-daerah yang rendah.
Dengan bantuan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah "Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta" pada Desember 1973, dengan berdasarkan rencana induk, untuk pengendalian banjir di Jakarta yang akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota dan terusan tersebut akan menampung semua arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian-bagian hilir kota. Kelak, terusan itu akan dikenal dengan nama Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur.

Setelah terjadi banjir di wilayah Jakarta Barat pada Januari tahun 1979, pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta mencari jalan pemecahan untuk mengurangi potensi terjadinya genangan pada masa yang akan datang. Dengan suatu Rencana perluasan Banjir Kanal Barat diganti dengan pembuatan jaringan pengendali banjir lainnya, yakni jaringan kanal dan drainase yang dinamakan Sistem Drainase Cengkareng. Untuk bagian Timur, dibangun Banjir Kanal Timur (BKT), yang mengacu pula pada rencana induk dan dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997, yang dibuat oleh Japan International Cooperation Agency”.

Dampak pencemran Lingkungan Hidup yang menimbulkan bencana banjir di wilayah Jakarta adalah disebabkan karena sarana pengendalian banjir di wilayah Timur dan Barat Jakarta masih sangat minim sekali, yang terutama sekali pada wilayah Timur dan Utara dimana yang merupakan landscap pengembangan kota Jakarta diwilayah tersebut adalah sebagai kawasan bisnis, industri pergudangan, dan wisata (resort, dermaga marina, & fasiltas olahraga).

Perlunya melakukan pengawasan dilaksanakan pengawasan terhadap setiap usaha atau kegiatan dengan menunjuk pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah, yang dibentuk khusus oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah (Gubernur) berwenang melakukan pemaksaan perintah terhadap penanggung jawab terhadap kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, untuk melakukan penyelamatan dan wewenang tersebut dapat diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya, dimana terhadap pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha atau kegiatannya.

Pendekatan instrumen terhadap bencana kanal yang terjadi di Jakarta, disebebakan beberapa faktor penyebab yaitu banyaknya sampah-sampah yang menumpuk baik dipermukaan sungai/kanal maupun di pintu-pintu air, terjadinya pedangkalan kanal/sungai yang semakin lama semakin sedikit daya tampungnya dan semakin menyempitnya lebar sungai atau kanal karena semakin menjamurnya perumahan masyarakat yang berada didekat bibir sungai atau kanal yang berada di DKI jakarta. Berdasarkan faktor-faktor pendekatan intrumerntal tersebut, yang menyebabkan timbulnya air sungai atau kanal menjadi keruh dan menyebabkan banjir pada musim penghujan karena aliran sungai atau kanal tidak dapat betjalan lancar, terhambat oleh kedala-kedala tersebut diatas.

Terdapat permasalahan lain yaitu dampak pencemaran dengan timbulnya lalat pembawa virus yang memenuhi pemukiman padat bantaran kali bajir kanal barat mapun bantaran kali banjit kanal timur yang dapat menimbulkan berbagai penyakait yang membahayakan kulit manusia, diare dan melihat fakta serta fenomena-fenomena yang terjadi dimana Sungai yang tercemar masih dimanfaatkan warga untuk menunjang keperluan sehari-hari termasuk mencuci pakaian, seperti di Banjir Kanal Barat, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sungai di Jakarta tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan air bersih, karena sebagian besar sungai telah tercemar limbah yang berasal dari rumah tangga maupun industri.

Banjir Kanal di Jakarta dibuat agar aliran sungai Ciliwung yang melintas di luar Batavia, yang merupakan gagasan Prof H van Breen dari Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW adalah merupakan cikal bakal Departemen PU, banjir besar melanda Jakarta pada tempo dahulu adalah untuk pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta dan termasuk penimbunan air pada daerah-daerah yang rendah, yang dialirkan dari Manggarai di kawasan selatan Batavia sampai ke Muara Angke di pantai utara sudah dilaksanakan. Dimana sebagai pengatur aliran air, dibangun pula Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet, dan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah "Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta" pada Desember 1973, dengan didasari rencana induk ini yaitu pengendalian banjir di Jakarta yang akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota dan terusan tersebut akan menampung semua arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian-bagian hilir kota.

Problematik untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur, maka dibangun Banjir Kanal Timur (BKT), yang mengacu pada rencana induk yang dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency”, yang berfungsi untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, Banjir Kanal Timur, dengan tujuan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air.

Aspek kajian hukum lingkungan hidup terhadap bencana banjir dijakarta, dengan tedapat berbagai faktor yaitu pelanggaran pencemaran terhadap aliran sungai dikawasan bantaran banjir kanal barat dan banjir kanal timur, yang berasal dari limbah-limbah indrustri, limbah-limbah kimia yang berasal dari rumah sakit dan limbah-limbah perumaha yang berupa sampah serta busa sabun yang berasal dari penduduk yang hidup disekitar bantaran sungai.


Dilakukan pembangunan Kanal Barat dan Kanal Timur yang aliran air mengitari kota jakarta. Berdasrakan peristiwa bencana banjir yang berkelanjutan Departemen Pekerjaan Umum (PU), berencana melaksanakan pengerjaan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) akhir 2007, akan tetapi yang menjadi permasalahan yang dihadapi adalah dimana pelaksanaan proyek tersebut banyak menemui kendala seperti pembebasan lahan yang masih memerlukan penangan yang lebih aktif lagi disamping dana penundang yang harus sudah disiapkan.

Solusi penangan terhadap banjir tidak lagi kontekstual dengan situasi Jakarta., dimana pada kalangan akademisi sudah mengisyaratkan proyek BKT hanya akan menjadi solusi sekitar 10%., yang mustinya pemerintah lebih mengutamakan solusi komprehensif untuk mengatasi banjir, yang harus menjadi fokus utama pemicu banjir di Jakarta adalah makin memburuknya kondisi 13 daerah aliran sungai, situ dan danau, serta area resapan yang jauh berkurang. Sesuai data, dari 48 situ dan danau di Jakarta saat ini hanya lima yang masih berfungsi. “Dari rencana 278 hektar Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai tata ruang wilayah yang disusun pada 1965–1985, kini hanya menyisakan 9%. Alih fungsi lahan akibat proses pembangunan telah mengorbankan setidaknya 58 titik yang mestinya menjadi RTH.

Pencemaran lingkungan disekitar kanal-kanal di jakarta, baik pada Kanal Timur dan Kanal Barat sering terlihat banyaknya perumahan penduduk yang berada dideakat bibir kanal/sungai, banyaknya penumpukan sampah organik dan non organik yang menyebabkan berbau busuk dan menyebabkan terjadi perubahan pada air sungai dan terjadinya pencemaran dari limbah industri yang berupa cairan yang dianggap sangat beracun. Kendalan-kendala pencemaran ini yang mengakibatkan aliran air sungai/kanal, baik pada Kanal Timur maupun Kanal Barat yang mengakibatkan timbulnya banjir pada musim penghujan di wilayah kota Jakarta harena arus aliran sungai atau kanal tidak dapat berjalan dengan lancar.

Kurangnya sosial kontrol yaitu didalam hal penjatuhan sangsi pidana terhadap pelaku-pelaku yang menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup di kota Jakarta, sebagimana yang ditentukan oleh UU No. 23 Tahun 1997, dan ketentuan-ketentuan pengaturan tentang AMDAL yang dianggap tidak berfungsi didalam penerapan pencegahan pencemaran lingkungan hidup disekitar bantaran sungai atau kanal-kanal yang berada di wilayah kota Jakarta dan penyebab-penyebab timbulnya bencana banjir diwilayah kota Jakarta, disebabkan terjadinya beberapa faktor yang telah mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.7 /2004 tentang Sumber Daya Air c.q PP No.42/2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana serta belum terealisasinya penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan banjir di kota Jakarta, karena kurang tegasnya dari aparat Pemerintah Daerah Jakarta, didalam pemberian sangsi terhadap pelaku-pelaku pencemaran lingkungan hidup disekitar bantaran sungai atau kanal-kanal yang ada di Kota Jakarta.
Aspek pelanggaran terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 85/1999 mengenai pengelolaan limbah B3, yang mana limbah industri adalah termasuk limbah B3 yang sangat berbahaya dan beracun serta mengganggu kehidupan masyarakat disekitar bantaran sungai atau kanal. Sedangkan ancaman Hukuman yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, hanya mengatur mengenai sangsi yang berupa sanksi Administrasi seperti yang terdapat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dan sanksi Pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Terhadap sangsi administrasi adalah merupakan sebagai hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yang berupa pencabutan perizinan usaha/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan berakibat usaha/kegiatan tersebut berhenti secara total, dengan berkewajiban memulihkan kembali lingkungan hidup yang telah tercemar tersebut.

Upaya untuk merealisasi terhadap penanggulangan banjir kanal di kota jakarta yaitu dengan melakukan perluasan terusan banjir kanal barat yang pada kenyataannya melintasai daerah permukiman padat yang berada ditengah-tengah kota jakarta dan untuk mengatasi atik untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur, maka dibangun Banjir Kanal Timur (BKT), yang mengacu pada rencana induk yang dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency”, yang berfungsi untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, Banjir Kanal Timur dengan tujuan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air.



DAFTAR PUSTAKA

ANTARA di Jakarta, Jumat, sampah yang mengalir di sejumlah titik di Kali Ciliwung dan Banjir Kanal Barat itu didominasi oleh benda berbahan plastik seperti botol dan gelas bekas air mineral.

Arie Herlambang,Efektivitas Kanal Timur juga dipertanyakan di Pusat Kajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ia beralasan, aliran sungai-sungai di wilayah hilir Kanal Timur sering terganjal air laut saat pasang naik. "Ancaman masuknya air laut harus dicermati," kata Arie seraya mencontohkan banjir besar dua tahun lalu terjadi justru di wilayah yang rencananya jadi muara Kanal Timur ini. "Jangan sampai air pasang menahan laju air dari hulu. Kalau terjadi, ini namanya memindah banjir ke timur,".


Allen, Linda. “ Capital Markets And Institutions “: A Global View.New York, Brisbane, Singapore : Jhon Wiley & Sons’s, Inc., 1997.

Asmon, I.E.” Pemilikan Saham Oleh Karyawan: Suatu Sistem Demokrasi Ekonomi Bagi Indonesia”, dalam Didik J.Rachbini, ed , Pemikiran Kea rah Demokrasi Ekonomi. Jakarta, LP3ES, 1990.

ANTV, Tgl 8 Juni 2006, Kompas,Tgl 8 Juni 2006, Try Harijono, Jawa Pos,Tgl 2 Juni 2006, Surya, Tgl 10 Juni 2006, iit/ant., Marcilinus, anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Koran Tempo, tgl 16 Juni 2006.

Arsyad, Lincolin. “ Ekonomi Pembangunan”, Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Edisi ke 4, tahun 2004.

Bronkhorst,C; ”L’atat de necessite.In : Netherlands Report, etc.Pescara 1970 (See Bibl.No. 63)pp.341-352.On Necessity.`

Black and Daniel, “ Money and Bangkok”, Contemporary Pranctices, Politik and Isues Business Publication INC.Plano, Texas 1991.

Beaver, William H. “ The Nature of Mandated Disclosure”, dalam Richard A. Posner dan Kenneth E.Scott, ed, Economic of Corporation Law and Securities Regulation.Boston, Toronto : Little Brown & Company, 1980.

Black, Henry Campbell.Black’s Law Dictionary, Sixt Edition.ST.Paul. Minn: West Publishing Co, 1990.

Cabut PSC Lapindo, Solusi Terhadap Ancaman Bencana Bagi Masyarakat di Sekitar Blok Brantas, http:// http://www.walhi/. or.id/ kampanye/ cemar/industri/ 060728_psclapindo_ rep/

Coffe, Jhon C.Jr.” Market Failure And The Economic Case For A Mandatory Disclosure System”.Virginia Law Review, vol. 70, 1984.
Corgill, Dennis.S.” Insider Trading, Price Signals, and Noisy Information”. Indiana Law Journal, vol. 71, 1996.

Downes, John dan Jordan Elliot Gooman, “ Dictionary of Finance and Investment Term “Diterjemahkan oleh Soesanto Budhidarmo. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo”,1991.

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Ridho Saiful Ashadi, dikutip Surabaya Pagi, 7 Juni 2006, isa, herinta).
Eman Suherman, Kepala Sub-Bidang Amdal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, “Masalah lain yang belum tuntas adalah persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Jangankan sampai tahap amdal, kerangka acuan proyek ini saja belum kelar. "Kerangka acuan AMDAL yang diajukan belum memenuhi syarat.

Eisert, Edward G “ Legal Strategis for Avoiding Class Action Law Suit Against Mutual Funds”. Securities Regulation Law Journal. Vol.24, 1996.

----------(en) BBC: Ahli geologis menentukan bahwa penyebab musibah adalah pengeboran Lapindo

Fischel, Daniel R.” Efficient Capital Markets, The Crash, and the Fraud on the Market Theory”. Delaware Journal of Corporate Law, vol. 74, 1989.

Frederic.S.Mishkin, The Economics of Money, Bangking and Financial Market, Sixth Edition, Addison Wesley Longman USA, 2001.

Goelzer, Daniel L. Esq.” Management’s Discussion and Analysis and Environmental Disclosure”.Preventive Law Reporter, Summer, 1995.

Grossfeld, Berhard.” The Strenght and Weakness of Comparative Law”.Oxford : Clarendon, Press, 1990.

Gilson, Ronald J.dan reiner H. Kraakman.” The Mechanisms of Market Efficiency”.Virginia Law Journal, vol. 24, 1997.

Harzel Leo & Richard Shepro.” Setting the Boundaries for Disclosure”.Delevare Journal of Corporate Law, vol. 74 1989.

Hidayat, Ade, Marthen Selamet Susanto, dan Sri Unggul Azul Sjafrie.I.Putu Gede Ary Suta. “Menuju Pasar Modal Modern’. Jakarta : Yayasan SAD Satria Bhaktu, 2000.

------------http://www,google.com, sumber data dari artikel yang terkait.
----------- Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, Blog.
----------- Holm, C. Muckraking in Java’s gas fields. Asia Times Online. 14 Juli 2006.
----------- Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, Blog.
----------- Hamid, A. Bahaya Lumpur Lapindo. ICMI Online. 20 Juni 2006.
----------- Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, ibid.
----------- Hessen, R. Capitalism. The Concise Encyclopedia of Economics.
----------- Heilbroner, R. Socialism. The Concise Encyclopedia of Economics.
----------- Hardin, G. The Tragedy of the Commons. SCIENCE 162 (1968): 1243-48.
INNChannels, ”Jakarta - Rencana Departemen Pekerjaan Umum (PU) memulai proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) akhir 2007 ibarat menggantang asap. Pasalnya, proyek ini masih menemui kendala pembebasan lahan. Banjir pun kembali mengancam Ibukota’’.
Jalil, Sofyan.A.” Manipulation and Insider Trading”.makalah disampaikan pada “Pendidsikan dan Latihan Bagi Profesi Penunjang untuk Konsultan Hukum Pasar Modal”. Jakarta, 21 Juli 1997.
Jeffrey D. Snavely. “Centrak Bank v. First Intersyaye Bank” : Will the Death of the Salesman Stop the Selling?” University of Toledo Law Review (Vol.26, Spring 1995), hal. 695.and Frank H. Easterbrook dan Daniel R.Fischel, 1, The Economoc Structure of Corporate Law.(Cambridge, Massachusetts, London : Harvard University Press, 1996), hal.296-297.
Jawa Timur, Kaya Migas = Kaya Bencana, http://www.walhi.or.id/ kampanye/ cemar/ industri/060730_lapindo_cu/
----------- JATAM, Dari Porong dengan Derita.
----------- Jawa Pos,Tgl 2 Juni 2006.
----------- (id) Portal Informasi Korban Lapindo
----------- (id) Hot Mud Flow in East Java, blog kumpulan berita
----------- (id) Situs Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
----------- (id) Kliping Lumpur Panas Lapindo Brantas
----------- (id) Kliping Ledakan Pipa Gas Pertamina oleh Lumpur Panas Lapindo, library.org
----------- (id) Sebuah alternatif penanganan lumpur panas lapindo
----------- (id) Jangan Lagi Mereka Ditinggalkan, Kompas 24 Maret 2007
----------- (id) Lumpur Panas yang Bikin Mulas, Kompas 24 Maret 2007
Konsepsi Hukum Adat adalah “dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual , dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsure kebersamaan “. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hokum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hokum disebut Hak Ulayat.

Kertas Posisi WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas, http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/070707_lumpurlapindo_kp/

Karmel, Roberta S.” Is the Shingle Theory Dead”.Washington & Lee Law Review, vol 52, 1995.

Koesnadi Hardjasoemantri. “Hukum Tata Lingkungan. Edisi ke.7.Cet. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafe’I Antonio, “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, PT.Dara Bhakti Prima Yasa Yogyakarta, 1992., Kasmir, “ Bank dan Lembaga Keuangan lainnya”, Pt.Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
-------------- Kompas edisi Senin , Tanggal 19- 06 tahun 2006.
----------- Koran Tempo, 16 Juni 06.
----------- Kompas, 8 Juni 2006.

Lynn A. Stout, Op.cit, hal 615.lihat juga Marvin G. Pickholz dan Edwar B.Horahan III, “The SEC’s Version of the Efficient Market Theory and Its Impact on Securities Law Liabilities”,Washington and Lee Law Review.(Vo;.39, 1982).

------------ Lapindo Press Release, 15 Juni 2006.

Lumpur, Kesengajaan ataukelalaian?, http:// http://www.walhi/. or.id/ kampanye/ cemar/ industri/060719_lumpur_li/

Marc I. Steinberg, I. Understanding Securities Law, Second Edition, (New York, San Fransisco : Matthew Bender & Co.Inc, (1996).
------------ Marcilinus, anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

N. Lapolwa dan Daniel S. Kuswandi, “ Akintansi Bank”, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,Jakarta,1993. Pandu Suharto, “ Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat”, LPPI, Jakarta 1988.

Prof.DR.H.Zainuddi Ali, MA, Sosiologi Hukum. Penerbit : Yayasan Mayarakat Indonesia Baru. Palu, Hal. 2.

Prasetiamartati, B. Potensi Komunitas dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang: Menilik Kasus Pulau Tambolongan, Sulawesi Selatan. INOVASI Vol.6/XVIII/Maret 2006.

Seminar Hukum adat dan Pembangunan Hukum Nasional. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta Tahun 1975 “ Hukum Adat adalah hokum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsure-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berdasarkan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan “

Saptariani, N. Potret Perspektif Keadilan Gender dalam Pengelolaan SDA di Indonesia. Jurnal Perdikan.

Soejono Soekanto, Mengenai Sosiologi Hukum, Bandung, PT. Citra Bakti, 1989.Teguh Pudjo Mulyono, “Anlisis Laporan Keuangan untuk Perbankan”, Penerbit Djambatan , Jakarta, 1999.

---------- Surya, Tgl 10 Juni 2006, iit/ant.

---------- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 : “menyatakan : Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhlik lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”.

----------- WALHI, Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur, tanggal 7 Juni 2006.
----------- Wikipedia Indonesia, Banjir Lumpur Panas Sidoarjo 2006.
----------- Wikipedia Indonesia, Lapindo Brantas, dan lihat website BPMIGAS.
----------- http://www.detiknews.com/.
----------- http://www.kompas.com/.
----------- http://www.metrotvnews.com/.
----------- http://www.walhi.or.id/.
---------- http://www.antara.co.id/.
---------- http://www.antara.co.id/.
---------- http://www.indymedia.org/.
----------- www.indymedia.org.

----------- Zallum, A.Q. 1988. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (terj.). Hizbut Tahrir.

Zainuddin menilai, ”ketimbang membangun kanal baru, lebih baik membenahi saluran-saluran yang sudah ada. Misalnya, kata dia, mengeruk muara, membongkar atau mendesain ulang bangunan yang mempersempit alur dan menghalangi sampah, serta mengembalikan alur sungai. Zainuddin juga mengusulkan pembenahan di wilayah hulu dan daerah resapan dengan penghijauan. "Kalau ini dijalankan, Proyek Kanal Timur bisa ditunda untuk 50 tahun ke depan," kata dia. Alternatif lain, kali ini usulan Arie, adalah membangun waduk di hulu untuk menahan air saat musim hujan dan cadangan air di musim kemarau. Usulan klasik, memang. Tapi kita sering lupa, ide kuno pun sering kali manjur”. Sumber: Majalah Tempo.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar